by

Baru Sepekan SILAT Diluncurkan, KKP Telah Terbitkan Ratusan Dokumen Perizinan



JAKARTA:– Melalui pelayanan perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 105 dokumen perizinan.

Padahal SILAT baru diluncurkan Menteri KKP Edhy Prabowo sepekan lalu tepatnya  30 Desember 2019. Hal ini membuktikan respon positif di tengah masyarakat terhadap SILAT.

Dilihar dari kkp.go.id, 105 dokumen  terdiri dari 21 surat izin usaha perikanan (SIUP) dan 84 surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin pengangkutan ikan (SIKPI).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar mengatakan kini mekanisme alur perizinan perikanan tangkap menjadi lebih sederhana. Prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam hal percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi pelayanan publik.

“Proses verifikasi kelengkapan dokumen butuh waktu hingga 30 menit sampai surat perintah pembayaran (SPP), pungutan pengusahaan perikanan (PPP), atau pungutan hasil perikanan (PHP) terbit. 30 menit sisanya dihitung setelah pelaku usaha membayarkan PPP/PHP tersebut hingga dokumen perizinan diterbitkan. Batas waktu maksimal pembayaran hingga 10 hari kerja tidak dihitung,” kata Zulficar, Selasa (7/1/2020)

Zulficar mengimbau para pelaku usaha kooperatif dalam mendukung pelayanan SILAT. Misalnya dengan melengkapi persyaratan dokumen asli, bukan hasil rekayasa.

“Silakan menyampaikan kelengkapan dokumen yang benar saat mengajukan permohonan izin usaha. Sistem ini sudah bagus, jangan sampai ada keterlambatan izin terbit karena kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri. Apalagi sekarang sudah online dan paperless” kata Zulficar.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan sistem informasi izin pelayanan cepat (Silat) pada 30 Desember 2019. Sistem ini diluncurkan dalam rangka optimalisasi kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap. Dengan sistem ini, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.

“Dengan begitu akan membuat pelaku usaha dapat mengurangi hambatan waktu dan biaya sehingga semakin mudah merencanakan sesuatu untuk perusahaannya ke depan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat meluncurkan program ini.(*/ml)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *