by

Banggar DPRD Karimun Laporkan Kelalaian Kerjasama Pemkab Karimun dengan BUP dan KSO BUP dengan PT TPR ke BPK dan BPKP

KARIMUN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau laporkan kelalaian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) aset milik Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang merupakan BUMD dan Kerja Sama Operasional (KSO) antara BUP dengan pihak swasta PT Terminal Parit Rempak (TPR) yang diduga “menabrak” sejumlah aturan sehingga berdampak merugikan keuangan daerah.

“Aturan yang ditabrak adalah Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ucap Anggota Banggar DPRD Karimun, Ady Hermawan, di Gedung DPRD Karimun, Selasa 17/11/2022.

Ady Hermawan menjelaskan dampak dari KSO antara PT KKM (Karimun Karya Mandiri) yang merupakan anak perusahaan BUP dengan pihak ketiga PT TPR, telah merugikan keuangan daerah.

“Sampai saat ini Pemkab Karimun belum menyerah aset daerah secara menyeluruh terkait KSP dengan BUP dan KSP antara Pemkab Karimun dengan BUP hanya lima tahun, namun meski aset BUP belum berbentuk sesuai amanat Pasal 94 PP 54 Tahun 2017, ironisnya sebelum aset BUP berbentuk, BUP telah melakukan KSO dengan PT TPR selama 30 tahun. Rentang waktu KSO BUP dengan pihak swasta PT TPR, melebihi rentang waktu KSP yang diberikan Pemkab Karimun selaku pemilik aset kepada BUP yang hanya lima tahun,” jelasnya.

Tentang kejanggalan lain ungkap Ady antara KSO BUP/PT KKM dengan PT TPR adalah meski aset belum berbentuk, namun KSO BUP dengan PT TPR telah berbagi hasil dengan persentase 7,5 persen diperoleh BUP dan 92,5 persen diambil oleh PT TPR tanpa memperhatikan legalitas dari perjanjian KSO tersebut, kondisi itu jelas merugikan keuangan daerah.

“Selain itu KSO antara BUP dengan PPT TPR dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD Karimun sebagai mana yang diamanatkan Permendagri No 19 Tahun 2016. Permendari itu jelas mengamanatkan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan gedung milik Pemerintah Daerah kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari DPRD, sedangkan KSO BUP dengan PT TPR dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD,” ungkapnya.

Ady Hermawan juga mengatakan tentang kelalain yag dimaksudnya, berdasarkan Permendagri no 19 Tahun 2016, Bupti dan Sekretaris Daerah selaku pengelola dan penangunggjawab aset daerah, tapi sejak BUP berdiri thun 2009 lalu sampai saat ini penyerahan aset secara menyeluruh kepada rganisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Perhubungan untuk menentukan nilai nominal aset sebelum diserahkan ke BUP belum dilakukan, padahal tentang pendataan dan pencatatan aset tersebut telah disampaikan dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karimun , setiap tahun.

“Apa itu tidak lalai namanya. Sampai saat ini aset itu masih ada di Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah, akibatnya BUP selaku BUMD hanya berwenang melakukan pemanfaatan aset dan membayar retrebusi atas pemanfaatan tersebut. Tidak memiliki kewenangan untuk menjalin KSO dengan pihak ketiga,” katanya
Masih pada kesempatan itu Ady memaparkan tentang investasi yang dikatakan PT TPR sebesar Rp3,4 M , sebagai alasan pihak ketiga tersebut bisa mengambil hasil pendapatan sebesar 92,5 persen dari pendapatan BUP. Belum tercatat dalam buku aset BUP/ PT KKM.

“Termasuk siapa yang melakukan pendataan dan pencatatan investasi PT TPR sampai saat ini tidak diketahui, namun hebatnya bagi hasil sudah dilakukan. Kondisi itu seakan akan KSO terang terangan mengabaikan bahwa BUP itu adalah BUMD yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan,” paparnya.

Dia berharap para pemangku kebijakan di Kabupaten Karimun, mau mengembalikan tujuan awal BUMD itu didirikan, pertama, untuk memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi hajat hidup orang banyak sesuai karteristik dan potensi daerah. Tiga memperoleh laba dan atau keuntungan.

Ditanya alasan Banggar DPRD Karimun melaporkan KSP dan KSO BUP, Ady mengatakan penilaian pencapaian kinerja BUMD dilakukan dengan mengaudit kinerja oleh auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan Pedoman Audit Kinerja yang berisi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

“Kami berharap auditor BPK dalam waktu dekat segera turun melakukan pemeriksaan, jika ditemukan kejanggalan ditindaklanjuti dengan audit investigasi dan penetapan. Sehingga KSO yang terindikasi merugikan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para pelakunya,” katanya.(Dan)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.