by

Dana Bosda Dikorupsi, Tiga Pejabat Disdik Probolinggo Ditangkap

PROBOLINGGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo mengungkap Kasus dugaan tindak pidana korupsi program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di Kota Probolinggo.

Dugaan korupsi ini terjadi di Dinas Pendidikan (Diknas) setempat. Ada tiga pejabat dinas yang ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang lagi direktur sebuah perusahaan swasta yang menjadi rekanan dinas.

Para tersangka ini adalah, inisial M selaku pengguna anggaran pada Disdikbud Kota Probolinggo, AB selaku PPTK Disdikbud Kota Probolinggo, BWR selaku Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Probolinggo dan ES sebagai Direktur CV Mitra Widyatama selaku rekanan dinas.

Mereka ditahan akrena dugaan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang pada penggandaan program peningkatan mutu dan akses pendidikan kegiatan belanja barang dan jasa Bosda. Bosda yang dikorupsi adalah untuk satuan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo tahun anggaran 2020. Pagu anggaran Bosda tahun 2020 itu senilai Rp6.996.665.328 terdiri dari Bosda SD sebesar Rp2.478.590.600 dan Bosda SMP sebesar Rp4.518.074.728.

Ada 70 saksi yang diperiksa dalam penyidikan tersebut. Kejari juga menyita surat-surat dan dokumen baik barang pengadaan maupun barang lainnya yang berkaitan. Kemudian juga bukti surat terkait dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara serta keterangan ahli.

“Dari hasil penyidikan itu ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi,” kata Kepala Kejari Kota Probolinggo, Hartono.

Bukti-bukti itu yakni adanya perbuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang di dalam hal pelaksanaan kegiatan penggandaan program peningkatan mutu dan akses pendidikan kegiatan.

Hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kerugian negara yang secara real telah dilakukan penghitungan oleh ahli yang berwenang kurang lebih Rp 974.915.919.

Para tersangka dijerat pasal 2 ayat satu (1) Junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat satu (1) kesatu KUHP. Para tersangka dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rutan Kelas 2B Probolinggo sebagai tahanan titipan Kejari Kota Probolinggo. (*/arl-kejasaan.go.id)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.