TANJUNGPINANG:- Penerbitan Kartu Kendali BBM solar bersubsidi kepada Bus Pariwisata di Kota Tanjungpinang berujung didemo mahasiswa, Rabu (9/10/2019) di Kantor Disdagin Kota Tanjungpinang.
Dalam orasi Mahasiswa yang tergabung PMII Tanjungpinang-Bintan itu menilai kebijakan kartu kendali BBM jenis solar yang dikeluarkan Wali Kota Tanjungpinang untuk bus pariwisata ini sama saja menyengsarakan rakyat miskin. Dimana solar subsidi itu diperuntukan untuk rakyat miskin bukan pengusaha.
Menyikapi aksi demo mahasiswa itu, Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Asita) Tanjungpinang Sapril Sembiring menyampaikan beberapa poin menyangkut proses penerbitan Kartu Kendali Solar Bersubsidi untuk bus pariwisata di Kota Tanjungpinang.
Pertama kata Sapril, kebijakan mengeluarkan kartu kendali ini sesuai aturan dan konstitusi yang ada.
Kemudia alasan kartu kendali adalah salah satu cara mengendalikan penggunaan bbm subsidi dan bus pariwisata yg mendapatkan kartu kendali sudah melalui verifikasi resmi.
“Dan upaya ini dilakukan atas permintaan gabungan pemilik bus /armada pariwisata untuk menghindari antrian dan menunggu waktu pengisian yang tidak teratur dan membuang waktu,”jelasnya.
Sapril menyatakan bahwa kartu kendali juga akan dilakukan dengan unit dan armada yang lainnya yang berhak menerima bbm solar subsidi. “Kebijakan ini bukan kebijakan yang diskriminatif,”ujarnya.
Dan perlu dipertegas kata Sapril dirinya bersama para sopir dan pemilik bus mendapat kartu kendali tidak membayar. “Kami untuk mendapat kebijakan ini tidak membayar. Ini tujuannya semata-mata mendukung dunia kepariwisataan di Kota Tanjungpinang,”ujar Sapril dengan tegas.
Terpisah, salah seorang sopir bus pariwisata Ferry mengaku merasa terbantu dengan adanya kebijakan penerbitan kartu kendali ini.
“Kami para sopir mampu melayani pafa wisatawan dengan tepat waktu. Dan terbukti kan, antrian panjang di SPBU KM 10 sudah terurai,”ujarnya singkat. (yok)
Comment