Jakarta:– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan tiga bulan menjelang Pileg dan Pilpres serentak, Kemendagri telah melakukan perekeman KTP-el sebanyak 97.21 persen.
Hal itu disampaikan Mendagri Tjahyo kepada awak media di sela-sela acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019)
“Secara basic perekaman KTP-el sudah 97.21 persen sehingga penduduk yang belum merekam ini kurang dari 3 persen, “ujar Tjahyo
Hal ini sebut Tjahyo, banyak yang belum melakukan perekaman di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur. “Berdasarkan data Desember 2018, di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, “ungkap Tjahyo.
Secara prinsip DPT sambung Tjahyo, Kemendagri menyerahkannya kepada KPU sudah pas. “”Tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal, “jelasnya.
Sebelumnya dalam sambutan pada Rapim, Tjahyo menjelaskan posisi Pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri untuk bersinergi memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Dalam hal ini, Tjahjo merinci bagaimana posisi Pemerintah dan pemerintah daerah sehingga bisa bersinergi dengan TNI/Polri untuk mendukung sukses dan lancarnya Pemilu Serentak 2019 yang tujuan utamanya memback up penuh KPU yang sampai tingkat TPS supaya berjalan dengan baik.
Selain itu, ia juga menuturkan tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan baru bisa secara penuh pemerintah daerah akan membackup penuh KPUD di daerahnya masing – masing, supaya proses optimalisasi berjalan dengan baik.
“ Dan Tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD tadi, dalam pengiriman logistik, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan/alat transportasi lainnya, menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainya, “ujarnya.
Diakhir pernyataannya, Mendagri Tjahjo menyampaikan juga urgensi dari suksesnya Pemilu. Pertama untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif efisien.
Kedua membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat perekonomian daerah.
“Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai, adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi Sara, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi”, pungkasnya.(puspenkemendagri/ml)
Comment