TANJUNGPINANG:- Rapat paripurna DPRD Kepri dengan agenda laporan akhir pansus LHP BPK di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Kepri Dompak, Senin (17/6/2019) dibanjiri interupsi sejumlah anggota DPRD yang hadir.
Rapat ini dipimpin ketua DPRD Jumaga Nadeak dan dihadiri Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto dan dihadiri 23 anggota DPRD Kepri.
Namun dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur hanya didampingi 4 Kepala OPD Pemprov Kepri. Masing-masing Kepala BKD Provinsi Kepri, Firdaus, Kepala Dinas Kebudayaan Kepri Yeri Suparna, Kepala Dinaz Tenaga Kerja Provinsi Kepri Tagor Napitupulu serta Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kepri Haryono.
Interupsi didahului Asmin Patros yang mengamati minimnya kehadiran anggota OPD tersebut. Amin Patros menyela Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak sesaat sebelum mengetok palu tanda diakhirinya sidang.
Menurut Asmin, semua catatan dari Pansus terkait LHP BPK yang disampaikan tentu tidak akan maksimal dipahami oleh para kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. Terutama OPD yang berkaitan dengan masalah tersebut. Asmin mengatakan para kepala OPD tidak serius dalam rapat, hal ini ditandai dengan minim sekali personil yang hadir.
“Saya fikir sidang mendengarkan laporan akhir pansus LHP BPK ini sangat penting. Namun sayang sekali jumlah kepala OPD yang hadir hanya segelintir. Seharusnya para kepala OPD hadir dan mendengarkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tadi. Melihat ini, saya menyimpulkan jika kepala OPD kurang serius dalam hal ini. Saya juga meminta agar interupsi saya ini dimasukkan ke dalam berita acara hasil rapat,” papar Asmin Patros.
Interupsi juga datang dari anggota DPRD lainnya yakni Burhanuddin Nur. Menurut Burhanuddin, terllihat sekali ketidakakuran antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Selalu diamati, jika Gubernur yang hadir di ruang sidang ini OPD yang hadir selalu ramai, tapi ketika Wakil Gubernur yang hadir, kepala OPD sedikit sekali.
“Saya melihat tidak akur. Ini terlihat sekali. Makanya kita mau, melalui lembaga DPRD ini mereka kita jadikan akur. Bahwasanya Gubernur dan Wakil Gubernur ini satu paket, tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Burhanuddin.
Giliran Onward Siahaan, Ia menjelaskan jika minimnya OPD yang hadir pada sidang paripurna kali ini dikarenakan sedang mengikuti kunjungan kerja Gubernur ke daerah-daerah.
Menurut Onward, aktivitas Gubernur banyak turun ke daerah adalah bagus. Namum jika terlalu sering turun menjadi kurang bagus, karena belum tentu hal itu menjadi efektif atau tidak.
“Menurut saya, Gubernur banyak turun ke daerah-daerah itu bagus. Tapi kalo terlalu bayak juga tidak bagus. Karena kita tidak tahu hal ini efektif atau tidak. Atau jangan-jangan ini hanya bagian dari kampanye. Cari solusi yg kongkrit berupa kebijakan, jangan hanya turun ke daerah-daerah saja,” tegas Onward.
Menanggapi hal ini ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap Pemprov Kepri bisa mengingatkan para kepala OPD nya selalu lalai.
“Terimakasih atas aspirasi saudara-saudara semua. Hal ini akan menjadi catatan penting karena kita memang perlu mitra kerja yang serius untuk memperbaikai Kepri ini kedepan,” kata Jumaga.
Kepada wartawan, Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto menanggapi hal ini mengatakan jika minimnya kepala OPD yang hadir pada kesempatan dikarenakan sedang ada kegiatan di Natuna yang juga tidak kalah pentingnya.
“Para kepala OPD sedang ada kegiatan diluar, dan hal ini saya rasa patut dimaklumi juga. Apalagi saat info rapat ini saya terima, mereka masih banyak di Natuna. Dan hari ini mereka baru pada dapat tiket untuk terbang ke Tanjungpinang. Sehingga tidak mungkin terkejar untuk mengikuti kegitan ini. Namun, bagaimanapun juga saya berterimakasih kepada para anggota DPRD yang sudah memberikan masukan-masukan yang positif kepada kami sebagai mitranya. Tentu saja kita semua ingin Kepri ini selalu lebih baik kedepannya,” kata Isdianto.(red/yok)
Comment