by

Oknum ASN Kemenag Subang Rutin Cabuli Santri di Bawah Umur

SUBANG – Oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Subang, Jawa Barat ditangkap Satres Polres Subang karena tuduhan mencabuli santriwati berinisial E (15).

Tersangka berinisial DAN yang juga pimpinan pondok pesantren ini sudah sering melakukan aksi bejadnya. Bahkan, korban berinisial E saja sudah lebih dari 10 kali ia cabuli.

Tersangka merupakan staf Seksi Ponpes kantor Kemenag Subang ini menggunakan modus memberikan pelajaran khusus kepada korban. Korban manut saja karena pelakunya adalah pemilik pondok pesantren.

Menurut Kapolres Subang AKBP Sumarni, kasus ini terungkap karena korban menulis buku diari yang dibaca oleh kakak korban. “Korban selalu menulis setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadapnya,” kata kapolres Subang.

“Pelaku membujuk korban dengan mengatakan anggap saja ini sebagai proses belajar. Dan diniatkan belajar supaya dapat ridho dari guru,” ujar AKBP Sumarni di Mapolres Subang, Rabu (22/6/2022) seperti dilansir sindonews.

Menyikapi adanya kasus asusila yang diduga dilakukan ASN Kemenag Subang, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam langsung angkat bicara. Menurutnya, Kemenag sama sekali tidak mentolerir setiap bentuk tindakan asusila. Karenanya, akan ada sanksi berat buat setiap pelakunya.

“Kemenag tidak mentolerir atas kasus atau perbuatan tercela, sanksinya sangat berat. Jika sudah menjadi tersangka, maka tahap awal bisa dilakukan proses pemberhentian sementara sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Ajam, panggilan akrabnya, di Bandung, Kamis (23/6/2022).

“Tahap selanjutnya adalah menunggu keputusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Jika inkrah dan memenuhi ketentuan undang-undang, sanksinya bisa dipecat dengan tidak hormat,” tegasnya lagi.

Ajam menegaskan bahwa PNS bekerja diatur dengan undang-undang. Regulasi kepegawaian mengatur sejumlah sanksi bagi aparatur, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain mengatur tentang jenis pelanggaran yang berakibat PNS yang melakukannya mendapat sanksi dipecat. Ketentuan itu antara lain:

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. (*/arl)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.