by

Peringati HUT Bhayangkara dan Hari Jadi Kepulauan Riau, Pajak Kendaraan Bermotor di Kepri Diputihkan

TANJUNGPINANG – Ini informasi menarik bagi pemilik kendaraan bermotor baik berupa sepeda motor maupun berbagai jenis mobil. Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor mulai awal Juli.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan retribus Daerah (BPPRD) Provinsi Kepri Dra. Reni Yusneli M.TP, pemutihan kendaraan akan dilaksanakan selama lima bulan dari 1 Juli 2022 sampai 30 November 2022.

Menurutnya, pemilik kendaraan yang nunggak pajak bertahun-tahun tidak perlu risau karena ada penghapusan sanksi administrasi sampai 100 persen dan pembebasan BBNKB sebesar 100 persen.

“Bahkan, pada tahap pertama pemutihan pajak juga ada keringanan membayar tunggakan pokok (PKB) sebesar 50 persen,” terang Reni Yusneli.

Kata Reni, program Pemutihan pajak Daerah 2022 ini dituangkan dalam peraturan gubernur Kepulauan Riau No 42 tahun 2022.

“Ada tiga bgentuk pemutihan yang diberikan gubernur kepada pemilik kendaraan di Kepri. Pertama penghapusan Sanksi Administrasi, kedua pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta ketiha ada keringanan pokok pajak kedanaraan bermotor,” urainya.

Kata Reni, alasan dibuatkannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan ini sebagai upaya pemerintah mendukung program pemulihan ekonomi paska pandemi, selain itu untuk menarik minat masyarakat membayar pajak.

“Ini jadi waktu yang tepat bagi pemilik kendaraan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor karena tidak dipungut biaya. Selain itu, ini sebagai upaya mengupdate data pajak untuk persiapan penerapan progresif pada tahun 2023. Yang terakhir ini bertujuan sebagai upaya pemprov mendongkrak penerimaan PKB dan PNBP,” imbuh Reni.

Diuraikan oleh Reni, pemutihan pajak ini akan digelar selama lima bulan dan dibagi menjadi dua tahap.

“Pemutihan tahap pertama berlangsung dari 1 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022. Lantas dilanjutkan ditahap kedua dari 20 September sampai 30 September 2022,” jelas Reni.

Pemilik kendaraan diajurkan untuk membayar pajak kendaran di tahap pertama karena persentase keringanan tunggakan pajak diberikan lebih besar di tahap pertama dibandingkan tahap kedua.

“Keringanan tunggakan pokok PKB diberikan lebih besar ditahap pertama bertujuan untuk menarik antusias masyarakat agar menyegerakan pembayaran PKB yang tertunggak,” jelasnya.

Dibeberkan Reni lebih jauh, keringanan pokok PKB tidak berlaku untuk pajak tahun berjalan dan seterusnya.
“Keringanan pokok PKB ini hanya untuk tunggakan 1 tahun ke atas,” terangnya.

Imbau Reni, dengan adanya pembedaan tahapan dan besaran “diskon pajak” ini, Pemprov Kepri menganjurkan agar masyarakat kepri memanfaatkan kesempatan ini denganbaik agar lebih hemat dalam membayar tunggakan pajak.

“Setelah pemutihan pajak dilakukan, pemerintah akan melakukan dari pajak progresif mulai tahun 2023. Saran kami, cepatlah membayar pajak kendaraan tertunggak sebelum diberlakukan pajak progresif,” saran Reni Yusneli. (*/arl)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.