KEPRI – Sampai pada Juni 2022 ini, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 sangat baik. Hal itu terlihat dari penilaian Kemendagri yang membuat Provinsi Kepri menduduki peringkat ke-4 dari seluruh Indonesia berdasarkan akumulasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan 18 Juni 2022.
Relisasi itu terungkap saat Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2022 bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro secara virtual. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara mengikuti dari Ruang Rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur, Lantai 3, Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/06).
Sekda Adi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kepri siap mendukung arahan Sekjen Kemendagri, menurutnya juga Pemerintah Provinsi Kepri memang telah berupaya merealisasikan belanja APBD tahun 2022.
“Pemerintah Kepri pastinya mendukung arahan Sekjen Suhajar terkait percepatan belanja APBD tahun 2022 dengan perbelanjaan yang benar dan tepat, karena sebelum dilakukannya rakor percepatan ini Pemprov Kepri telah melaksanakannya secara sistematis,” kata Sekda Adi.
Dengan posisi Provinsi Kepri di peringkat ke empat se-Indonesia. Sekda Kepri menyebutkan semua capaian ini tidak terlepas kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan kerjasama yang baik dan terorganisir. Akan tetapi, ia minta semua ini tidak boleh membuat lengah dan menurunkan intensitas kinerja.
“Capaian kita saat ini membuktikan bahwa kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terorganisir dengan baik. Akan tetapi, kita tidak puas dulu, masih tetap terus melakukan pemantauan secara intens, masif, teroganisir terhadap perbelanjaan APBD,” ujar Sekda Adi.
Mengikuti arahan Sekertaris Jenderal Suhajar Diantoro tentang penggunaan APBD secara tepat dan benar, Sekda Adi lalu mengimbau agar perbelanjaan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan menggunakan produk lokal, dan memastikan upah pegawai provinsi PTT dan THL terbayarkan agar roda ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.
“Saya imbau kepada seluruh jajaran OPD khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan APBD dengan menggunakan produk lokal dan juga pastikan staf pegawai PTT dan THL di OPD masing-masing mendapatkan upahnya. Ini agar penggunaan APBD secara tepat yang tentunya juga menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat terus bertumbuh,” pungkas Sekda Adi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mendagri Suhajar Diantoro menutup rakor realisasi belanja APBD TA 2022 dengan menghimbau agar seluruh Provinsi, Kabupaten Kota merealisasikan percepatan belanja APBD secara tepat agar terorganisirnya penggunaan anggaran sampai akhir tahun.
Menurutnya, APBD menjadi salah satu penggerak ekonomi terhadap suatu wilayah dan terbangunnya infrastruktur daerah, serta terwujudnya perkembangan kesejahteraan masyarakat jika APBD dipergunakan secara benar dan tepat.
“Uang APBD itu milik negara yang tentunya kalau dipergunakan secara baik dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, Infrastruktur akan terbangun, dan pastinya kesejahteraan masyarakat dapat sedikit teratasi. Jadi ibarat halnya, menggunakan uang negara untuk masyarakat kembali,” tutupnya. (mit/arl)
Comment