by

Tak Bayar Didenda Rp10,7 Triliun, 5.350 Hektar Lahan Heru Hidayat Disita Jaksa

KUTAI – Lahan seluas seluas 5.350 hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur milik Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Minera Tbk disita Jaksa pada Rabu 18 Mei 2022.

Tim eksekutor Kejaksaan melakukan sita eksekusi sesuai Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana Nomor : Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun aset milik Terpidana Heru Hidayat yang dilakukan sita eksekusi berupa seluruh areal tambang yang berada di PT. Gunung Bara Utama (GBU) seluas 5.350 hektar area yang didalamnya termasuk areal produksi tambang, terminal khusus ( pelabuhan jetty), seluruh stockpile dan area perkantoran.

Sita eksekusi dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yaitu putusan pidana tambahan yang dijatuhi untuk membayar uang pangganti sejumlah Rp10.728.783.375.000,00. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Atas sita eksekusi yang dilakukan terhadap PT. GBU tersebut, seluruh kegiatan produksi yang dilakukan dihentikan dan proses selanjutnya akan dilakukan lelang oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung guna pembayaran uang pengganti.

Heru Hidayat dihukum penjara seumur hidup dalam kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Komisaris Utama PT Trada Minera Tbk Heru Hidayat dengan
“Menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tind pidana korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” ujar Ketua Majelis Hakim Rosmina di PN Jakpus, Senin (26/10/2020) silam.

Majelis Hakim saat itu juga menjatuhkan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp10,72 triliun kepada Heru Hidayat.

Heru dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Heru juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rosmina mengatakan hal yang memberatkan adalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi terorganisasi dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap perbuatannya. Kemudian terdakwa menggunakan nominee dan menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya untuk perjudian.

Selain itu akibat perbuatan Heru, nasabah Asuransi Jiwasraya tidak bisa menerima manfaat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

“Terdakwa menggunakan pengetahuannya dan merusak dunia pasar modal, terdakwa bersikap sopan, sebagai kepala keluarga namun tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya,” ujarnya. (*/arl)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.