by

Tenaga Honorer di Pemerintahan Dihapus Mulai 28 November 2023

JAKARTA – Kemengterian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANB) menyurati seluruh pembina kepegawaian di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat Menteri PANRB tertanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Meteri PANRB Tjahjo Kumolo itu berisi tentang penghapusan pekerja honorer di Kementerian dan di seluruh Pemerintah Daerah mulai 28 November 2023.

Bagian ke 1 surat pemberhentian honorer mulai 28 November 2023

Surat bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu disebutkan di poin 4 butir e disebutkan bahwa Pejabat Pembina kepegawaian di kementerian dan lembaha serta di pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai Non-PNS dan non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan jika terjadi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

di poin g-nya disebutkan bawwa pegawai Non-PNS paling lama bekerja lima tahun dan dapat diangkat penjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Bagian ke 2 surat pemberhentian honorer mulai 28 November 2023.

“Para Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang menajemen PPPPK yang diundangkan pada 28 November 2018 genap lima tahun pada 28 November 2023 mendatang. Mulai 28 November 2023 mendatang mewajibkan status kepengawaian di lingkungan pemerintahan terdiri dari PNS dan PPPK saja,” bunyi point ke lima surat Mendagri itu.

Dalam surat itu juga memrintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian di setiap lembaga termasuk di Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan non-ASN yang memenuhi syarat agar diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon ASN dan calon PPPK.

Bagian ke 3 surat pemberhentian honorer mulai 28 November 2023.

“Selain ASN dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dihapus dan tidak diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai Non-ASN lagi,” tegas point 6 butir b surat tersebut.

Dalam poin 6 butir c juga disebut, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti supir, tenaga kebersihan dan satpam dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan tenaga outsourcing yang diterima tersebut bukan tenaga honorer.

Bagian ke 4 Surat pemberhentian honorer mulai 28 November 2023.

Dibutir penutup surat KemenPANRB itu disebutkan sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan atau tetap mengangkat pegawai Non-ASN akan diberi sanksi sesuai perundangan serta dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Bagian ke 5 Surat pemberhentian honorer mulai 28 November 2023.

Surat KemenPANRB tentang penghapusan honorer yang ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian di kementerian, lembaga instansi pusat dan instandi daerah itu juga ditembuskan ke Presiden RI, Ketua BPK RI dan kepala BKN. (*/arl)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.