by

Viral Rumah Makan Padang Menyediakan Gulai Babi, Begini Kata Kemenag dan Gubernur Sumbar

JAKARTA – Salah satu rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara membuat geger jadad maya. Mereka, mengolah segala macam daging babi dengan bumbu racikan khas Padang. Salah satunya adalah Gulai Babi khas Padang.

Kejadian ini juga bikin Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi ikut berkomentar. Menurutnya konsep masakan yang menjual daging babi tersebut tak sesuai dengan falsafah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

“Harusnya ini tak boleh terjadi, karena masakan Padang, atau masakan Minang itu identik dengan makanan halal sesuai dengan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK. Seluruh masakan pakai nama Padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas,” kata Buya Mahyeldi dikutip dari situs sumbarprov.go.id, Sabtu (11/6/2022).

Untuk mengatasi polemik ini, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham mengimbau agar semua pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya sebagai wujud perlindungan konsumen.

“Sertifikasi halal ini penting untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal,” ungkap Aqil Irham, Senin (13/6/2022).

“Ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang kita tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan padang,” imbuhnya.

Hal ini disampaikan Aqil menanggapi usulan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mengusulkan agar masakan padang yang ada di pelbagai wilayah di Indonesia untuk dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).

“IKM bisa mengimbau ke setiap rumah makan padang untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH,” ujar Aqil.

Ia menambahkan berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah di mulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

“Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH utk proses sertifikat halal,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah. “Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana,” tutup Aqil. (*/arl)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.